Jakarta – Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan saat ini sebanyak 57% dan diperkirakan akan meningkat hingga 66% pada tahun 2035. Fenomena urbanisasi yang pesat ini menyebabkan Indonesia perlu untuk terus beradaptasi dengan tantangan urbanisasi, salah satunya yaitu perubahan iklim.
Salah satu dampak perubahan iklim
yang berpotensi terjadi di daerah perkotaan yaitu bencana banjir.
Sehingga ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan
dinilai menjadi salah satu kunci dalam transformasi daerah perkotaan.
“Keberlanjutan
adalah kunci untuk perkotaan masa depan, dimana air adalah kunci untuk
daya dukung kota. Dalam hal ini, sangat erat kaitannya dengan pencegahan
banjir. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membangun
infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya
dukung kota dan pengendalian banjir.” kata Menteri Basuki dalam
sambutannya yang dibacakan oleh DirJen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna pada The World Bank
Urban-20 Mayor Summit Side Event, Selasa (30/8/2022).
Menteri
Basuki mengatakan penelitian, pengembangan teknologi, serta pendidikan
sangat penting untuk mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan,
konservasi, dan pengendalian daya rusak sumber daya air, serta kebijakan
dan pengembangan pengelolaan sumber daya air, air limbah, dan sistem
penyediaan air minum.
Selain itu, Kementerian PUPR juga
mendorong sirkularitas dalam pembangunan infrastruktur agar sejalan
dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Langkah yang
telah dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung hal tersebut
diantaranya mempromosikan konstruksi berkelanjutan berdasarkan 3 pilar
yaitu layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
melestarikan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan sosial.
“Kami juga menerapkan konsep Green Building di
berbagai proyek pembangunan, serta mengembangkan infrastruktur
pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kawasan
perkotaan yang terlayani menjadi 100% pada tahun 2024,” ujar Menteri
Basuki.
Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut berpotensi
mengurangi emisi karbon sebesar 58% di sektor bangunan dan 5% di sektor
limbah. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyiapkan Program Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung percepatan penurunan emisi yang bersumber dari sektor perumahan.
Untuk
selanjutnya, Kementerian PUPR mendorong pengembangan visi yang
melibatkan semua sektor kota dan pemangku kepentingan yang diterjemahkan
ke dalam strategi atau peta jalan ekonomi sirkular. Serta melibatkan
kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengisi kesenjangan
pendanaan dan menerapkan teknologi yang andal dan berkelanjutan untuk
mencapai target dekarbonisasi.
“Transisi ke ekonomi sirkular
membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan
anggaran pemerintah. Menciptakan kemitraan publik-swasta-masyarakat
dengan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi kunci untuk mengisi
kesenjangan pendanaan dan memungkinkan mekanisme pembiayaan yang
inovatif dan alternatif untuk inisiatif kota sirkular,” terang Menteri
Basuki.
Sumber Berita : Kementerian PUPR
0 Komentar